January 24, 2018

Tahun ini, Akan Ada 27 Usulan Perda Baru di Riau


RIAU, PEKANBARU - Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau Elly Wardani, SH, MH mengatakan tahun ini ada sebanyak 27 usulan Rancangan peraturan daerah baik itu usulan dari Pemerintah dan DPRD.

"Tahun ini ada sebanyak 27 Usulan Ranperda, ada Prakarsa Dewan 21 usulan, kemudian usulan Gubernur 5, dan Ranperda lanjutan 2017 satu kemudian tambah Komulatif 3, "ujar Ely Wardani kepada Wartawan, Selasa (23/1).

Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau
Elly Wardani, SH, MH
Bila dibandingkan tahun 2017 silam, memang mengalami penurunan yang akan dibuat Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana tahun 2017 tercatat sebanyak 38 Usulan Ranperda baru. Hingga saat ini masih ada beberapa Ranperda yang belum tuntas dan bahkan masih ada yang sedang dalam pembahasan oleh Dewan dan ada yang masih evaluasi di Kemendagri.

"Tahun 2017 itu ada 38 dimana didalamnya ada usulan pemerintah 18, Inisitif DPRD 18, Komulatif 3 dan lanjutan 2016 ada 2,"ujar Elly Wardani.

Untuk rancangan Perda tahun 2018 sendiri menurut Ely Wardani lebih banyak inisiatif dari Dewan, dimana ada 21 inisiatif Dewan yang membidangi segala hal.

"Untuk usulan Gubernur sendiri tahun ini hanya lima Perda yang baru, lebih dominan inisiatif Dewan, karena pada fungsinya kan tetap Dewan yang membuat aturan, "jelasnya.

Sementara saat ditanya adanya pembahasan Perda yang tidak tuntas dalam satu tahun dan harus dilanjutkan tahun berikutnya, menurut Elly Wardani, itu merupakan hal yang biasa terjadi.

"Mungkin kajiannya harus lebih dalam lagi dan butuh studi banding lainnya, makanya ada keterlambatan, "ujarnya.

Saat ditanya efektivitas Perda yang dibuat selama ini, menurut Elly Wardani selalu ada evaluasi yang dilakukan baik itu pemerintah dan Dewan tentunya.

"Setiap Perda yang dibuat itu kan ada evaluasinya dilakukan, jadi efektif atau tidaknya dilihat dari evaluasi, "jelasnya.

PRAKARSA DPRD PROVINSI RIAU.

1.Peningkatan kualitas dan Pemberdayaan Ketahanan Keluarga Sejahtera
2. Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, penempatan,dan perlindungan ketengakerjaan Provinsi Riau
3. Penyelenggaraan kepemudaan 
4. Standarisasi dan perlindungan konsumen 
5. Penyelenggaraan kearsipan
6. Organisasi Kemasyarakatan
7. Pengaturan penyelenggaraan ASN
8. Penyelenggaraan Peternakan Dan Kesehatan Hewan
9. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. Pengelololaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis
11. Penyelenggaraan Investasi Pemerintah Daerah
12. Pemeriksaan Pajak Daerah dan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
13. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara
14. Pengelolaan Air Tanah
15. Penyelenggaraan Kepelabuhanan
16. Pekansikawan
17. Sistem Kesehatan Provinsi
18. Sistem Pelayanan hibah dan Bansos
19. Rencana Induk pengembangan Pariwisata Daerah
20. Sistem Pemetaan batas wilayah Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa
21. Pengelolaan Zakat

USULAN GUBERNUR RIAU

1. Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD dan Pihak Ketiga
2. Izin Usaha Perikanan Budidaya
3. Pembangunan Budaya Integritas
4. Ranperda Tentang rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil 
5. Susunan Kelembagaan Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

1. APBD Tahun Anggaran 2018
2. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun 2017
3. Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018

RAPERDA LANJUTAN PROPEMPERDA 2017

1. Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan di provinsi Riau.(gun)