sponsor

sponsor

Slider

Berita Terkini

POLITIK

HUKUM

EKONOMI

SOSBUD

KESRA

PEKANBARU

» » » » Bupati Syamsuar Pinta Kewenangan CBGSK Dibagi

BERITA SIAK, SIAK SRI INDRAPURA - Bupati Siak Drs H Syamsuar MSi begitu lantang menyuarakan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil (CBGSK). Perhatian dan kepedulian terhadap kawasan tersebut karena jadi paru-paru dunia dan kawasan hutan gambut yang dilindungi.

Namun, kenyataan sekarang bertolak belakang. Sebab di kawasan itu sudah dirambah. ‘’Harus ada pembagian kewenangan antara pusat dalam hal ini Kemenhut dan LH bersama Pemkab,’’ kata Syamsuar, di sela-sela rapat yang berlangsung di Hotel Swiss Bell, Pekanbaru Rabu (30/10).

Kawasan CBGSK ini, berada di Kabupaten Bengkalis dan Siak. Kawasan ini sudah ditetapkan lembaga PBB akan keberadaannya. Mengingat tak banyak kawasan seperti ini di belahan dunia. Kondsi sampai hari ini, kawasan tesebut telah dirambah. Dibuka lahan sebagai areal perkebunan sawit dan praktik illegal logging.

Perambahan ini, jika dilakukan terus menerus berdampak pada kerusakan lingkungan serta ancaman musibah banjir dan musibah lainnya.

"Tentu ini bisa berdampak tidak baik kepada daerah," kata dia.

Sebab itu, ia mengusulkan agar nanti keputusan pemerintah pusat dapat memprioritaskan hal ini. Sehingga dampaknya nanti tak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan. Kepada anggota DPD RI asal Riau, agar dapat membahas masalah ini bersama kementerian terkait. CBGSK ini adaah aset dan harus dilestarikan dan dilindungi.

Sebelumnya, Plt Gubernur Riau yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Joni Irawan menuturkan, rapat koordinasi sinkronisasi aspirasi daerah untuk konsolidasi anggota DPD RI dengan pemangku kepentingan di daerah pemilihan, demi percepatan pembangunan daerah tahun 2015.

Hasilnya dapat menyelaraskan antara Musrenbangnas 2015 yang juga telah ditetapkan pemerintah dengan agenda percepatan pembangunan. 

‘’Dengan harapan untuk meningkatkan kualitas hidup, mengurangi ketimpangan antar golongan dan wilayah dengan tidak mengganggu,’’ kata Joni.

Selain itu rapat ini tentunya juga membahas tentang Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang masih dalam proses. Perlu dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama dengan DPR sebagai legislatif kepada pemerintah pusat.

Sebagai eksekutif untuk dapat menyelesaikannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. ‘’Bagaimana pun RTRW ini faktor penting untuk percepatan pembangunan di Riau,’’ sebut dia.(jim/adv)

«
Next
Newer Post
»
Previous
Older Post