February 25, 2018
RIAU, PEKANBARU - Seakan tak habisnya perkara kredit macet Rp. 35,2 Miliar BPD Capem Batam (sekarang Bank Riau Kepri, red) menarik korbannya. Kali ini giliran Pimpinan Divisi Syariah Bank Riau Kepri yang mulai disinggung-singgung terkait perannya ketika saat itu menjabat selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersial BPD Riau Pekanbaru.

Arya Wijaya, Direktur PT Saras Perkasa divonis 15 Tahun Penjara
kasus kredit macet BRK Capem Batam
S selaku Pimpinan Divisi Syariah Bank Riau Kepri dahulu pernah dimintai keterangannya dalam sidang tindak pidana korupsi yang memeriksa dan mengadili pada pengadilan Tingkat Pertama serta telah menjatuhkan Putusan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan terhadap terdakwa Zulkifli Thalib.

Pada kesaksiannya, seperti dikutip dari laman GoRiau.com yang terbit pada tanggal 4 januari 2013. Bahwa S dalam kesaksian sidang lanjutan Kasus Kredit Macet di Bank Riau Kepri, S bertindak sebagai Saksi mendapat teguran dari Majelis Hakim dengan kutipannya dibawah ini.

“Setelah mendengarkan kesaksian Syahrul tentang penyaluran kredit, Majelis Hakim yang diketuai oleh Ida Bagus Dwiyantara, SH mengatakan, “Hati-hati saudara Saksi, anda bias menemani Dirut Zulkifli Thalib. Sebab, akibat Notisi yang anda berikan menimbulkan potensi lose yang besar”.

Karenanya, Majelis Hakim mengingatkan, “Bahwa Notisi yang diberikan saksi dengan tidak hati hati sehingga terjadi persetujuan kredit untuk PT Saras Perkasa, menyebabkan terjadinya kredit macet. Dan ketidakhatihatian Saksi member Notisi bisa menyeretnya menjadi Terdakwa”.

Dan berdasar kesaksian yang diberikan S dengan mengakui keterlibatannya pada persidangan ZULKIFLI THALIB yang terangkum dalam putusan Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR menjadi dasar pelaporan yang akan diajukan oleh LSM ke Mabes Polri untuk dapat ditindaklanjuti.(mij)
February 25, 2018
RIAU, PEKANBARU - Walaupun ada tiga pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau yang diantar ke penjara dan hampir menyelesaikan masa hukumannya. Ternyata kasus kredit macet Rp.35,2 Miliar BRK Capem Batam akan membuat pusaran baru lagi.

Putusan yang menyeret tiga pejabat Bank pelat merah diatas, tentu masih menimbulkan tanda tanya yang besar bagi sebahagian orang. Pimpinan Divisi Syariah BRK berinisial S kembali disebut-sebut sebagai pintu sehingga terjerumusnya 3 pejabat tersebut.

Mantan Dirut Bank Riau Kepri, Zilkifli Thalib
Dilansir dari GoPesisir.com, S yang menjabat sebagai Pimpinan Divisi Syariah Bank Riau Kepri saat ini akan kembali dilaporkan ke Mabes Polri. Pelaporan ini akan dilakukan oleh sebuah LSM yang ada di Pekanbaru, karena menilai apa yang menjadi kajian terhadap pelaporan ini sudah dibahas dan dikaji betul-betul oleh tim Advokasinya.  

Salah satu perwakilan LSM yang enggan namanya dipublikasikan ini menjelaskan, "keterlibatan dan luputnya kesalahan yang dituduhkan terhadap S adalah dimana dalam kesaksiannya, S mengakui bahwa yang bersangkutan selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersial BPD Riau Pekanbaru menyetujui kredit sebesar Rp. 35,2 milyar padahal agunan yang diajukan tidak mencukupi alias menyimpang", jelasnya.

Dan bahkan S membuat surat SP3K tersebut dimana ia yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat SP3K itu", tambahnya lagi.

Untuk mengonfirmasi terhadap laporan tersebut diatas, awak media coba mengontak untuk mengonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan. Saat dikonfirmasi kepada S, yang bersangkutan hanya menjawab.

"Banyak orang yang tak suka sama saya",ungkapnya.(ben)
February 25, 2018
RIAU, PEKANBARU - Pasca putusan PN Pekanbaru terhadap mantan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Zulkifli Thalib yang telah divonis 4 (empat) tahun kurungan penjara masih menyisakan tanda tanya bagi sebahagian pihak.

Pasalnya pada kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kredit Macet 35,2 M Capem Batam tersebut, nama S pernah ditetapkan sebagai tersangka pertama sekali oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes POLRI. Namun, hingga kini SP3 terhadap kasus tersebut tidak pernah terdengar.

Penghentian penyidikan oleh Direktorat Tipikor Bareskrim Mabes POLRI ini menuai sorotan dari kelompok pegiat anti korupsi yang tergabung dalam LSM di Pekanbaru ini

"Kami mengharapkan sekali informasi terkait apakah ada SP3 atas nama S yang pernah ditetapkan tersangka dari Mabes POLRI terkait kasus Kredit Macet BRK di Cabang Batam tersebut", kata salah satu anggota tim Advokasi LSM di hadapan sejumlah wartawan, Rabu (23/2/2018) siang di Pekanbaru.

Menurutnya informasi proses penghentian penyidikan terhadap S tersebut dinilainya atau terkesan ditutup-tutupi.

"Sebab yang namanya sudah berstatus tersangka itu artinya penetapan status tersangka itu sudah memenuhi syarat dan cukup bukti yang kuat, jadi dalam hal ini perkara tipikor itu tidak bisa langsung meniadakan informasi telah di-SP3 kan nama S terhadap kasus tersebut", terangnya.

Sebaliknya jika memang telah dilakukan SP3, hendaknya transparan atau terbuka kepada publik maupun kepada para pekerja media (wartawan).

"Kalau memang pengungkapan kasus itu di stop, ya harusnya terbuka dong kepada masyarakat wartawan maupun para aktifis pegiat anti korupsi. Nah kalau memang benar perkara ini sudah di-SP3 kan maka kami berencana akan mengirim surat resmi kepada pihak Irwasum Mabes Polri guna mempertanyakan soal perkara tipikor yang di-SP3 itu," tegasnya.

Menindaklanjuti terkait perkara tipikor tersebut, awak media coba mengonfirmasi S langsung via telepon. Ketika mempertanyakan hal yang dimaksud buru-buru ia menjawab, "Oh gitu ya, terimakasih informasinya dek", ketusnya kala itu, Rabu (14/2/2018) 

Selanjutnya awak media coba menghubungi langsung Pimpinan Bagian Hukum Bank Riau Kepri, Arhim Syafeii. Dengan menanyakan hal yang sama terkait apakah status S sudah di SP3 kan atau belum?, kenapa bisa Zulkifli Thalib dan Bukhari Arrahim yang menjadi pesakitan, padahal penetapan tersangka ada pada S.

Pimpinan Bagian Hukum Bank Riau Kepri, Arhim Syafeii pun menjawab singkat.

"Gimana ya, saya ga bisa komentar," jawab Arhim dalam percakapan itu.

Seperti dalam berita yang pernah dilansir dari PortalBeritaRiau.com sebelumnya disebutkan pada awal Tahun 2012 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Mabes POLRI menelisik proses pemberian kredit BPD Riau Kantor Cabang Batam ini dan menetapkan beberapa tersangka. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru. Dimana S ditetapkan menjadi tersangka pertama sekali.

Selanjutnya setelah dilakukan pengembangan penyidikan oleh tim Direktorat Bareksrim Mabes Polri akhirnya dalam perkara ini pun sedikitnya ada tiga pejabat Bank Pembangunan Daerah Riau diantar ke penjara. Bukhari Arrahim, mantan Kepala Kredit BPD Riau dan Yumadris, mantan Kepala Cabang BPD Batam dijatuhi hukuman 4 tahun bui setelah hakim menyatakan keduanya terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Putusan ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa sebelumnya, enam tahun penjara dan denda Rp500 juta. Putusan itu menyusul vonis mantan Direktur Utama Bank Riau Kepri, Zulkifli Thalib, yang juga dihadiahi 4 tahun bui sebulan sebelumnya.(rie)
February 25, 2018
RIAU, PEKANBARU - Sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Pekanbaru akan melaporkan Pindiv Syariah BRK, berinisial S karena terindikasi masih ada keterlibatannya dalam tindak pidana korupsi kredit macet Rp 35.200.000.000,- (Tiga Puluh Lima Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) Badan Pembangunan Daerah (BPD) Riau yang terjadi pada tahun 2003 lalu. 

Berdasarkan keterangan dari perwakilan LSM ini, pihaknya akan mengajukan laporan pendahuluan. Diduga terindikasi masih adanya keterlibatan oknum karyawan aktif PT Bank Riau Kepri atas nama S, dimana saat ini menjabat sebagai pimpinan divisi Syariah PT Bank Riau Kepri

"Kami sudah membuat surat permohonan dan laporan pendahuluan yang ditujukan ke Mabes Polri terkait status putusan dalam perkara kredit macet yang menyeret Zulkifli Thalib selaku mantan Dirut Bank Riau Kepri, dari laporan pendahuluan itu kita bisa melihat sangat jelas sekali klo Zulkifli Thalib cuma menjadi korban," sebutnya. 

Selain itu, berdasarkan kajian hukum yang dibuat, tim Advokasi LSM ini juga akan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan tersebut. 

"Dalam laporan ke Mabes Polri itu, kami lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang dijadikan dasar dalam pembuatan laporan ini. Pertama, Putusan No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR sebanyak 1 bundel. Kedua, Artikel kliping media online terverifikasi Dewan Pers sebanyak 4 file. Ketiga, Kajian hukum putusan No.40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR sebanyak 1 bundel", terangnya lagi.

Terkait hal ini, S selaku pimpinan Divisi Syariah Bank Riau Kepri enggan berkomentar.  

Saat dikonfirmasi wartawan terkait statusnya yang hingga saat ini belum keluar SP3, ia berdalih sedang rapat. 

"Aduh gini dek, ini saya gak usah lewat telepon yah, saya sedang rapat di Dumai.  Maaf yah..  Kapan-kapan saya kontak,  nomornya kan ada," katanya sembari menutup telepon.(bay)
February 25, 2018
RIAU, PEKANBARU - Diduga masih terlibat dan luput dalam permasalahan hukum yang menjerat mantan Dirut BRK Zulkifli Thalib pada kasus kredit macet Rp. 35,2 Miliar, Pimpinan Divisi Syariah Bank Riau Kepri berinisial S akan dilaporkan ke Mabes Polri.

Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili pada pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan terhadap terdakwa Zulkifli Thalib.

Sarjono Amnan, Direktur Kepatuhan Bank Riau Kepri kala itu
 saat memberikan kesaksian di sidang mantan Dirut Zulkifli Thalib
Hal ihwal pelaporan S bermula dari amar putusan PN PEKANBARU Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PBR.Tahun 2012 dan artikel pemberitaan media yang mengangkat kasus tersebut.

Pelaporan ini akan dilakukan oleh sebuah LSM yang ada di Pekanbaru, karena menilai apa yang menjadi kajian terhadap pelaporan ini sudah dibahas dan dikaji betul-betul oleh tim Advokasinya.  

Salah satu perwakilan LSM yang belum bersedia dipublikasikan ini menjelaskan, "keterlibatan dan luputnya kesalahan yang dituduhkan terhadap S adalah dimana dalam kesaksiannya, S mengakui bahwa yang bersangkutan selaku Pimpinan Bagian Kredit Komersial BPD Riau Pekanbaru menyetujui kredit sebesar Rp. 35,2 milyar padahal agunan yang diajukan tidak mencukupi alias menyimpang", jelasnya.

"Dan bahkan S membuat surat SP3K tersebut dimana ia yang bertanggung jawab dalam pembuatan surat SP3K itu, tapi seolah oleh itu adalah murni kesalahan dari Zulkifli Thalib yang harus mendekam dibalik jeruji", tambahnya lagi. 

Berdasarkan Artikel, pada awal Tahun 2012 Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipikor) Mabes Polri menelisik proses pemberian kredit BPD Riau Kantor Cabang Batam ini dan menetapkan beberapa tersangka. Perkara ini kemudian bergulir ke Pengadilan Tipikor PN Pekanbaru. Dimana S ditetapkan menjadi tersangka pertama sekali.

"Selain Kajian Hukum dan Putusan PN Pekanbaru, barang bukti yang akan kami serahkan berupa satu bundel print dokumen artikel berjudul 'Skandal Mega Korupsi Bank Riau Kepri' yang diunduh dari internet", terangnya.

Pelaporan ini hanya satu dari banyak masalah yang merundung Bank Riau Kepri beberapa tahun belakangan ini. Selain kasus kredit fiktif Kopsa Peta di Cabang Sorek yang merugikan negara Rp. 30 Miliar, masih  ada Kredit Fiktif Rp. 150 Miliar di Cabang Dalu-Dalu (Rokan Hulu) yang sampai saat ini belum mendapat titik terangnya pada Lembaga Penegak Hukum di Riau.(gsp)


Video Channel

Komunitas