February 16, 2019
PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Ketua KPU Pelalawan Asmadi mengatakan pihaknya akan mencoret calon legislatif (Caleg) dari Partai Golkar karena vonis penjara selama empat tahun yang diberikan Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan.

"Kita akan segera coret caleg tersebut dari DCT (Daftar Caleg Tetap). Kita sudah tau putusannya," kata Asmadi, Jumat (15/2/2019).

Namun sebelum mencoret, pihaknya terlebih dahulu akan meminta salinan putusan ke PN Pelalawan. Salinan putusan inilah yang akan dijadikan dasar dalam mencoret Caleg tersebut. Caleg yang dimaksud yakni Hendri BS dari Partai Golkar. Ia maju untuk kursi DPRD Pelalawan. Beberapa waktu lalu ia bersama beberapa rekannya tertangkap bermain judi Qiu - qiu.

Setelah menjalani serangkaian persidangan, Rabu malam (13/2/2019), Hendri BS dan rekannya menjalani sidang putusan.

Dipimpin hakim ketua Nurrahmi SH didampingi dua hakim anggota Ria Ayu Rosalina SH dan Rahmad Hidayat Batubara SH MH, Hendri BS dijatuhi hukuman empat bulan penjara. Tuntutan jaksa sendiri enam bulan.

Asmadi mengatakan bila surat suara sudah tercetak, maka pihaknya akan mengumumkan ke masyarakat cakep yang bersangkutan sudah tidak memenuhi syarat (TMS).

"Kita akan umumkan ke masyarakat kalau caleg tersebut sudah TMS," ujarnya.

Ketika ditanya dasar hukumnya, Asmadi mengatakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No 20 tahun 2018.

"Dasarnya PKPU nomor 20 tahun 2018," ujarnya.

Saat itu Asmadi belum sempat merinci aturan mana yang digunakan dalam mencoret yang caleg. Sebab ia mengaku sedang dalam acara sosialisasi Pemilu.

Pencarian awak media di Internet, PKPU nomor 20 tahun 2018 merupakan aturan yang salah satu isinya mengatur tentang syarat bakal calon anggota legislatif yakni tidak pernah sebagai mantan narapidana narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi.

Aturan ini menjadi kontroversial. Bahkan sampai diuji lewat MA. Hasilnya, eks napi korupsi tetap bisa mencalonkan diri sebagai caleg. (dow)

February 16, 2019
INDRAGIRI HULU, PERANAP - Konflik lahan di Peranap, Indragiri Hulu, Riau, Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu minta perusahaan serahkan 3.600 hektar untuk tanaman kehidupan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) memediasi penyelesaian konflik lahan antara PT Citra Sumber Sejahtera dengan warta Desa Pauhranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Inhu.

Rapat mediasi itu dilakukan pada Kamis (14/2/2019) siang sekira pukul 11.30 Wib hingga pukul 13.00 Wib di ruang rapat lantai empat kantor Bupati Inhu. Rapat mediasi itu dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Inhu, Hendrizal dan didampingi oleh Dandim 0302 Inhu, Mayor Inf S Nababan dan Kapolsek Peranap serta Danramil 05 Peranap.

Pada kesempatan itu, Hendrizal meminta agar PT CSS menyerahkan lahan 3600 hektar lahan tanaman kehidupan yang menjadi kewajiban perusahaan.

"Ada lahan 3600 hektar yang menjadi kewajiban perusahaan untuk diserahkan kepada masyarakat, karena itu nanti kita minta kepala dusun untuk mendata lahan-lahan warga yang termasuk dalam areal PT CSS," kata Hendrizal, Kamis (14/2/2019).

Berdasarkan rapat tersebut diketahui bahwa rata-rata luas lahan yang dimiliki warga berkisar dua hingga empat hektar. Meski menurutnya ada sejumlah pemodal yang memiliki lahan puluhan hektar di lokasi tersebut.

Selain itu, Hendrizal juga menyampaikan agar PT CSS menghentikan aktifitas di areal lahan warga dan tidak melakukan pengrusakan terhadap tanaman milik warga. Tujuannya untuk meredam konflik dan menjaga kondusifitas daerah jelang pelaksanaan Pemilu 2019 yang semakin dekat.

"Kalau ada yang melakukan pengrusakan lahan, sebaiknya ditangkap saja serahkan kepada aparat penegak hukum," tegas Hendrizal.

Sementara itu, terkait legalitas surat tanah yang dikeluarkan oleh desa, Hendrizal meminta agar hal ini diselesaikan melalui proses hukum. Pasalnya menurut Hendrizal tidak boleh ada lagi surat tanah yang diterbitkan semenjak tahun 2003. Hasri, selaku manager PT CSS mengaku pihaknya berkomitmen akan menyerahkan 3600 hektar lahan dari areal mereka untul tanaman kehidupan.

"Komitmen kami untuk tanaman kehidupan itu sudah tercantum pada SK Mentri, tinggal mengalokasikan saja dan bagaimana verifikasi di lapangan nanti," kata Hasri.

Sementara itu, PT CSS juga membantah bahwa pihaknya melakukan pengrusakan terhadap tanaman masyarakat.

"Perusahaan tidak pernah menginstruksikan untuk melakukan pengrusakan tanaman," kata Hasri.

Namun warga yang hadir mengatakan mereka memiliki bukti bahwa karyawan PT CSS yang melakukan pengrusakan terhadap tanaman warga. Sementara itu, Siahaan salah seorang perwakilan warga menyampaikan 3600 hektar yang akan dibagi itu tidak akan cukup untuk dibagi dengan warga pemilik lahan.

"Kalau dibagi takutnya gak cukup dengan jumlah yang ada di sana," kata Siahaan.

Hal ini dikarenakan sebagian pemilik lahan di areal sengketa tersebut sudah menguasai lahan hingga puluhan hektar. (dow)

source : berita inhu
February 16, 2019
INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Wanita berinisial ML (54), nekat menyelundupkan narkotika jenis sabu kepada seorang tahanan di dalam sel tahanan Pengadilan Negeri (PN) Tembilahan. Bahkan modus yang digunakan wanita ini cukup cerdik dan berani.

Di tengah penjagaan ketat petugas di area sel sementara bagi tahanan Lapas Klas IIA Tembilahan yang akan menjalani sidang, ML menggunakan telepon seluler pribadi miliknya sebagai media untuk mengelabui petugas.

“Saat itu, ML sedang menelepon seseorang tepat di depan pintu sel, dan di dalam genggaman tangannya yang memegang handphone seperti ada sesuatu yang mencurigakan. Kemudian handphone tersebut diserahkan kepada PT (28),” ujar Kapolres Inhil AKBP Christian Rony melalui Kasat Narkoba AKP Bachtiar, melalui keterangan tertulis yang diterima Jumat (15/2).

Namun sial bagi keduanya, saat itu PT yang berada di dalam sel tahanan PN Tembilahan menjatuhkan sebuah bungkusan plastik yang diduga sabu ke lantai sel tahanan PN Tembilahan. Melihat kejadian tersebut, petugas segera mengamankan ML, dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Satuan Narkoba Polres Inhil.

Kasat Narkoba Polres Inhil, AKP Bachtiar menuturkan, menanggapi laporan tersebut pihaknya segera membekuk pelaku di Kantor PN Tembilahan, dan menggeledah kendaraan yang dibawa oleh ML.

“Di kendaraan ML petugas kembali menemukan satu paket kecil sabu yang disimpan di helm milik ML,” tutur Kasat.

Dikatakan, dua orang petugas Polisi yang saat itu sedang melakukan pengamanan dan penjagaan di kantor PN Tembilahan, juga sudah menaruh curiga saat melihat gerak–gerik ML. “Keduanya digelandang ke Polres Inhil guna penyidikan lebih lanjut,” terang Kasat.

Untuk diketahui, ML nekat bertransaksi narkotika jenis sabu di dalam kantor PN Tembilahan pada Kamis (14/2) siang lalu. ML bertransaksi sabu tepat di depan pintu ruang sel tahanan dengan seorang pria yang berinisial PT (28), seorang yang berstatus sebagai tahanan Lapas Kelas IIA Tembilahan. (dow)

source : berita inhil
February 16, 2019
SIAK, MEMPURA - Hasil kajian tata kelola gambut jadi acuan untuk pengelolaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Seluas 4.000 Ha Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di kabupaten Siak rata-rata berlahan gambut. Meski sudah ada pemilik sesuai pembagian negara, namun pengelolaannya masih dalam kajian Pemkab Siak dan Badan Restorasi Gambut (BRG).

Pemkab Siak bersama BRG sedang mepersiapkan inovasi pengelolaan lahan tersebht. Rencananya berbasis aerohydrologi pada lahan program TORA di Kabupaten Siak. Rabu (13/2/2019) Pemkab Siak bersama BRG melaksanakan kegiatan forum diskusi Riset Pengelolaan Kesatuan Hydrologi.

Untuk Optimalisasi Pengembangan Komoditas Ramah Gambut pada lahan program TORA, di Hotel Grand Mempura, Siak. Hasil riset tersebut bakal menjadi acuan untuk pengelolaan lahan bergambut.

Deputi IV Badan Restorasi Gambut Dr. Haris Gunawan menyebut rapat riset tersebut sebagai bagian dari upaya sosialisasi dan koordinasi terkait program Desa Peduli Gambut. Kemudian membahas sejumlah agenda BRG lainnya sesuai kepentingan strategis daerah dan desa sasaran.

"BRG merupakan lembaga yang ditugaskan untuk memulihkan gambut dengan merangkul semua pihak agar bisa dikelola dengan melibatkan para ilmuan. Tantangan kita kedepan adalah menemukan inovasi dan terobosan yang sesuai dengan kebutuhan dan semangat daerah dalam pengelolaan gambut di Siak" kata Haris Gunawan.

Pihaknya semangat melaksanakan riset dengan harapan hasilnya dapat menjadi terapan di Siak, sehingga lahan TORA yang akan dinikmati warga tidak merusak ekosistem gambut, namun tetap memberikan hasil kepada warga.

Wakil Bupati Siak Alfedri menyebut kabupaten Siak menjadi salah satu daerah yang menjadi target program restorasi gambut BRG. Karena Siak memiliki kawasan gambut yang cukup luas. Untuk itu kajian-kajian yang dilakukan dapat diimplementasikan menjadi suatu kebijakan yang tepat kelola dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

"Harapan kami hasil kajian selama 3 bulan ini dapat dijadikan acuan yang dalam menetapkan langkah strategis terhadap budidaya komoditas ramah gambut, yang menghasilkan peningkatan ekonomi masyarakat," kata Alfedri.

Pada diskusi tersebut juga hadir Tim Ahli Riset Hydrologi dan Pemetaan, Prof Indratmo, Dr. Sigit, Dr. Budi, Dr. Prayoto serta dari Tim Riset Komoditas Dr. Nurul Qomar, dan Ir. Bastoni, BPTP Riau dan Tim Riset Keekonomian, serta pejabat Asisten Pemerintahan dan Kesra L. Budhi Yuwono. (dow)

source : berita siak
February 16, 2019
DUMAI, DATUK LAMA - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Dumai hampir menyegel proyek Dumai Square, karena belum memperpanjang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PT Dumai Indah Persada sebagai pengembang proyek eks Dumai Square terus melanjutkan pembangunan bangunan berlokasi di Jalan Bukit Datuk Lama.

Meski dikabarkan belum memperbarui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Kabid PeriInan DPMPTSP Kota Dumai Said Efendi mengatakan, secara aturan pembangunan tak bisa dilaksanakan sebelum kantongi IMB.

"Kami sudah panggil pihak perusahaan, agar segera memberbarui IMB, namun belum juga diurus," terangnya pada Kamis (14/2/2019).

Hal ini juga mematahkan pernyataan Kadis DPMPTSP Kota Dumai Hendri Sandra yang berpendapat, bahwa pengembang sudah memiliki perizinan.

"Kalau pertanyaannya, apakah mereka punya IMB, ya mereka punya dan diterbitkan padq 2004 lalu. Nah, ini harus diperbarui kembali jika mau diteruskan proyeknya," jelas Said.

Selain itu, pihak pengembang juga diketahui belum menyerahkan sertifikat uji bangunan dan gedung sebagai syarat mengurus IMB dalam melanjutkan proses pembangunan. Padahal, sebelumnya Kadis DPMPTSP Kota Dumai Hendri Sandra mengatakan, PT Dumai Indah Persada sudah kantongi sertifikat uji bangunan dan gedung.

"Mereka sudah kantongi sertifikat uji bangunan dan gedung dari instansi terkait," ungkap Hendri Sandra beberapa waktu lalu.

Sementara, Kasatpol PP Kota Dumai Bambang Wardoyo mengatakan, pihaknya akabn menertibkan bangunan tanpa IMB.

"Kalau untuk Dumai Square, jika ada perintah dari Kepala DPMPTSP untuk menyegel, akan kita segel," sebutnya.

"Kemarin sempat hampir kami tindak, namun instruksi dari DPMPTSP diminta menunggu, karena perusahaan yang bersangkutan akan mengurus perizinannya," ujar Bambang Wardoto disela kegiatan Simulasi Pilkada 2019 di Mapolres Dumai. (dow)

source : berita dumai


Video Channel

Komunitas