July 12, 2018
KEP MERANTI, SELAT PANJANG - Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPU PRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat yang membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan agar segera mengajukan proposal. Hal itu merupakan solusi bagi mayarakat yang aspirasinya belum terakomodir.

"Nanti proposalnya kami verifikasi. Jika perbaikan jalan tersebut sangat mendesak, kami akan perbaiki langsung," ujar Kabid Bina Marga DPU PRPKP Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabri, Rabu (11/7/2018).

Menurut Sabri, untuk melakukan perbaikan infrastuktur tersebut pihaknya memakai anggaran swakelola dari DPU. Dana tersebut kata dia, hanya dipergunakan bagi perbaikan atau pembangunan infrastruktur yang sangat mendesak.

"Seperti jalan rusak atau jembatan patah sehingga menganggu aktivitas mayarakat. Kami bisa gunakan dana itu," ujarnya.

Jika anggaran perbaikan infrastuktur tersebut lebih besar dari anggaran swakelola yang tersedia, pihaknya akan mengupayakan di APBD. Sebab, anggaran swakelola PU tidak sebesar anggaran untuk membiayai pembangunan yang sudah masuk dalam anggaran daerah.

"Tidak sampai Rp200 juta, sebab itu swakelola hanya digunakan dalam hal yang darurat saja," ujarnya.(dow)

July 12, 2018
INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Usai divonis hukuman atas perkara penjualan, penyelundupan satwa yang dilindungi. Sesuai Undang-undang (UU) konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Kali ini, Muhammad Ali Honopoiah, oknum polisi berpangkat Brigadir Kepala harus kembali menjalani sidang untuk kedua kalinya. Atas pelanggaran tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Perkara TPPU penyelundupan dates yang dilindungi, jenis trenggiling, disidangkan pekan depan, dengan majelis hakim yang diketuai Dahlia Panjaitan SH," terang Panmud Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, Deni Sembiring SH kepada Wartawan, Rabu (11/7/18) sore.

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Miko SH, M Ali Honopoiah didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal penyelundupan 70 ekor trenggiling.

Dalam perkara TPPU ini, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp320 juta. Uang itu diduga hasil penjualan dari penyelundupan ilegal trenggiling.

Atas perbuatannya, M Ali Honopoiah dijerat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU jo Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU.

Untuk diketahui, Kasus penyeludupan 70 ekor trenggiling ini, diungkap Ditreskrimsus Polda Riau pada Oktober 2017 lalu. Dalam dakwaan JPU di pidana awalnya, diterangkan kronologis pengungkapan penyeludupan satwa yang dilindungi negara itu. Dimana terdakwa Ali Honopoiah menghubungi temannya bernama Ali dan Jupri untuk berangkat ke Lubuk Jambi Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) menjemput 70 ekor trenggiliing dari pengepul.

Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp2 juta kepada Ali untuk biaya operasional serta merental mobil. Selanjutnya satwa yang memiliki nama latin Manis Javanica itu diangkut menggunakan lima kotak berwarna orange dalam keadaan hidup dengan berat 300 kilogram lebih. Dimana harga satu kilogramnya mencapai Rp350 ribu.

Selanjutnya satwa-satwa itu dibawa menuju Sungai Pakning, Kabupaten Bengkalis dengan melintasi Kota Pangkalan Kerinci, Pelalawan.

Di tempat lain, tim Ditreskrimsus Polda Riau menerima informasi terkait ada penyeludupan hewan yang diliindungi dan akan melintasi daerah Pangkalan Kerinci. Tim buru sergap diterjunkan ke lokasi untuk menangkap dan menggagalkan penyeludupan. Setelah posisinya diketahui, barulah dilakukan pencegatan tepat di jembatan Pangkalan Kerinci. Hingga kasusnya dkembangkan polisi dan mengamankan Ali Honopoiah.(dow)

source : www.riau.news
July 12, 2018
KUANSING, TELUK KUANTAN - Direktorat Reserse Kriminal Umum (DitresKrimum) Polda Riau menindaklanjuti laporan atas dugaan kelalaian memutuskan pengerjaan tender pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing).

Laporan ini diterima oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Nandang, dan ditindaklanjuti dengan melakukan pengumpulan fakta-fakta. Selama dua hari belakangan, permintaan keterangan terkait hal ini dilakukan kepada sejumlah orang termasuk dari Pemkab Kuansing.

''Jadi pemanggilan pihak Pokja pengadaan TPA Kuansing, bukan diperiksa, tetapi dimintai keterangannya,'' ungkap Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto, Rabu (11/7/2018).

Lebih lanjut ia mengatakan jika ada surat masuk yang diterima Kapolda atas permasalahan ini.

''Awalnya ada surat masuk ke Kapolda, makanya pihak tersebut dipanggil untuk dimintai keterangannya,'' lanjutnya.

Sebelumnya, senin (9/7/2018) DitresKrimum Polda Riau memeriksa Sekretaris Pokja Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan TPA Kuansing senilai Rp 17 miliar lebih. Diduga Pokja TPA Kuansing tersebut terbukti telah melakukan kelalaian dalam memutuskan memenangkan PT Noor Lina Indah sebagai pemenang lelang dengan harga Rp 15 miliar lebih.

Perusahaan ini awalnya diduga tidak memenuhi syarat kemampuan dasar (KD) untuk mengikuti lelang tersebut, termasuk pengalaman membangun TPA serupa di kota lain, bahkan terdapat surat pernyataan bantahan pengerjaan TPA di Bojonegoro, Jawa Timur.(dow)

July 12, 2018
INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, Riau meminta penambahan jatah penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 1.900 orang ke Kementerian Aparatus Sipil Negara (Kemenpan RB). Usulan itu untuk mengisi formasi CPNS 2018.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Inhil, Fauzar mengatakan, usulan tersebut telah disampaikan ke Kempam RB belum lama ini.

"Sudah kita sampaikan sebanyak 1.900, diterima atau tidak, kita tidak tahu, yang jelas kita hanya mengusulkan terlebih dahulu", ujarnya, Selasa (10/7/2018).

Ditambahkannya, usulan tersebut untuk mengisi formasi tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan tenaga teknis.

"Ini baru sekedar usulan saja, seberapa kita yang dikasi tentu berdasarkan pertimbangan kementerian juga. Karena mereka punya penilaian sendiri",lanjutnya.

Ia juga mengingatkan, agar masyarakat khususnya di Inhil tidak termakan isu hoax terkait CPNS 2018.

Masyarakat agar berhati-hati terkait pemberitaan CPNS ini, jangan percaya hoax. Jika ingin info yang lebih jelas, silahkan buka situs Menpan RB RI", tukas Fauzar.(dow)

July 12, 2018
PEKANBARU, TAMPAN - Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Zulfikri kaget saat dikonfimasi terkait adanya tumpukan sampah di Jalan HR Subrantas Tampan yang sudah dua pekan tidak diangkut petugas. Dirinya bahkan seolah tidak percaya dengan informasi tersebut.

"Dua mungkin, tidak mungkinlah, dimana (sampah) yang dua minggu tidak diangkut itu," katanya, Rabu (11/7/2018).

Pihaknya meminta kepada masyarakat yang sampahnya tidak diangkut oleh petugas agar segera melaporkan ke DLHK Kota Pekanbaru. Bahkan kata Zulfikri, jika tidak bisa datang ke kantor DLHK, masyarakat bisa melaporkanya ke layanan call center yang sudah disediakan oleh DLHK.

"Silahkan laporkan ke call center kita. Kalau ada laporan masuk pastik kita langsung tindaklanjuti. Apalagi kalau benar sampai dua minggu sampah tak diangkut. Laporkan saja, langsung kita tindaklanjuti," imbuhnya.

Zulfikri menghimbau masyarakat yang akan memberikan laporan ke layanan call center agar dapat memberikan data yang jelas.

"Dimana titiknya, jalan subrantas dimananya, dekat rumah sakit jiwa, depan giant, dekat putri tujuh atau dimana. Harus jelas laporanya supaya mudah kami mengerahkan petugas ke titik yang dimaksud," bebernya.

Seperti diketahui, DLHK Kota Pekanbaru membuka layanan call center atau nomor pengaduan. Bagi warga yang menemukan ada tumpukan sampah bisa langsung menghubungi nomor 085374505000. Petugas akan langsung mencatat seluruh pengaduan dan melaporkan ke bidang terkait untuk ditindaklanjuti.

Nomor pengaduan tersebut dibuka untuk mudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga persoalan sampah di Pekanbaru bisa diatasi. Pihaknya memang saat ini sudah mengerahkan tim satgas ke lapangan setiap hari untuk melakukan pengawasan dan penertiban kepada masyarakat yang membuang sampah di luar jam yang sudah ditentukan.

"Tim satgas sampah sudah kita kerahkan untuk mengawasi di beberapa titik. Namun, jika ada masyarakat yang juga melihat adanya tumpukan sampah bisa melaporkan ke kita," katanya.

Pihaknya mengimbau seluruh lapisan masyarakat agar jangan membuang sampah di sembarangan tempat yang menyebabkan sampah menjadi bertumpuk dan berserakan.

"Masyarakat kita himbau untuk membuang sampah pada jam yang sudah ditetapkan dan juga membuang sampah pada tempatnya sehingga Pekanbaru akan terus menjadi kota yang bersih dan sedap dipandang," katanya.

Sebelumnya, warga Pekanbaru kembali mengeluhkan keberadaan sampah yang tidak kunjung diangkat oleh petugas. Kondisi ini seperti yang terpantau dibeberapa titik di Jalan Subrantas, Tampan, Rabu (11/7/2018).

Sampah tampak menumpuk dipinggir jalan di depan ruko. Bahkan menurut keteranan pemilik ruko yang ada di Jalan Subrantas, sampah tersebut sudah dua pekan tidak diangkut oleh petugas.

"Kami pun heran juga, sudah dua minggu loh tidak diangkut. Biasanya setiap hari diangkut kok," kata salah seorang pemilik ruko di jalan Subrantas yang enggan menyebutkan namanya.

Warga meminta agar petugas kebersihan segera mengangkut sampah tersebut. Sebab keberadaan sampah yang dibiarkan menumpuk hingga berhari-hari menimbulkan bau tidak sedap. Sehingga menganggu kenyamanan warga sekitar. Termasuk pengendara yang melintas di ruas jalan tersebut.

"Kami minta sampah ini segera diangkut. Karena setiap bulan kami kan sudahj membayar uang sampah," ujarnya.(dow)



Video Channel

Komunitas