September 18, 2018
PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Satpol PP kembali melakukan razia ke panti pijat yang ada di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, malam tadi. Ada dua lokasi panti pijat yang dirazia oleh petugas.

Hasilnya, tiga wanita berhasil diamankan ke Mako Satpol PP dari dua panti pijat di Simpang Kualo. Turut diamankan juga tempat tidur sebagai barang bukti.

Kasatpol PP dan Damkar Pelalawan, H Abu Bakar melalui Kasi Penertiban, Sofyan MH, Selasa (18/9/2018) pagi, saat dilakukan penggerebekan ditemukan pasangan mesum sedang berada dikamar dalam kondisi setengah bugil.

''Mereka, sebelumnya sudah pernah ditertibkan namun beroperasi kembali. Aktivitas mereka sudah meresahkan warga sekitar,'' ungkapnya.

Saat ini, barang bukti berupa peralatan tempat tidur masih diamankan sedangkan ketiga wanita tersebut setelah diproses oleh penyidik PPNS diperbolehkan pulang.

''Kepada kedua pemilik usaha kita panggil ke kantor untuk menghadap penyidik PPNS guna diminta keterangan lebih lanjut,' pungkas Sofyan.(dow)

source : beritapelalawan
September 16, 2018
KAMPAR, BANGKINANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kampar mengakui Aparatur Sipil Negara (ASN) narapidana kasus korupsiatau koruptor masih terima gaji. Kejari Kampar telah menerima data ASN terpidana korupsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kampar, dan data tersebut cocok dengan data milik Kejari.

Kepala Seksi Pidana Khusus, Rully Afandi kepada Wartawan pada Minggu (16/9/2018) mengungkapkan, perbedaannya pada Mhd Syukur dan Dedi Gusman.

Masing-masing mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Bendahara Dinas Kehutanan Kampar, mereka tidak lagi tercatat sebagai ASN di lingkungan Pemkab Kampar.

"Mereka sudah jadi pegawai Pemprov Riau sejak Dinas Kehutanan dilebur ke provinsi," ungkap Rully, Minggu (16/9/2018).

Soal nasib Syukur dan Dedi menjadi kewenangan Pemprov Riau. Sebelumnya, kata Rully, data Kejari terdapat 7 orang ASN terpidana korupsi selama tahun 2018. Ia tidak menampik totalnya sebanyak 16 orang seperti dikemukakan Bupati Azis Zaenal.

"Jadi, kalau keterangan dari BKPSDM, memang mereka masih terima gaji," ungkap Rully.

Ia mengatakan, pihaknya bukan pada posisi meminta pembayaran gaji dihentikan. Sebab kewenangan sepenuhnya di tangan Pemkab Kampar sendiri.

"Kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah menindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku," ujar Rully.

Data yang diterima dari BKPSDM, kata dia, merinci status kepegawaian berikut besaran gaji. Ini akan menjadi bahan laporan ke pimpinan di lembaga pengacara negara tersebut.(dow)

source : beritakampar
September 16, 2018
DUMAI, BUKIT SEMBILAN - Tim razia KTP di Kota Dumai tidak hanya menyasar sejumlah titik keramaian dan jalan protokol. Mereka berencana melakukan razia di sejumlah rumah kos. Ada dugaan sejumlah rumah kos jadi tempat pekerja hiburan malam. Pihak Satpol PP Dumai menduga kuat sebagian pekerja tidak mengantongi identitas seperti KTP.

Tim juga menyasar mereka yang sudah lama berdomisili di Kota Dumai. Pemeriksaan juga terhadap pendatang yang baru saja pindah ke Kota Pelabuhan ini. Kepala Satpol PP Dumai, Bambang Wardoyo mengimbau agar para pendatang mesti melapor lebih dulu kepada RT setempat.

Mereka mesti mengantongi e KTP asal sebagai identitas diri. KTP elektronik sangat penting bagi keperluan administrasi.

"Jadi kami dapat informasi seperti itu. Ya bakal kami razia juga kos kosan yang ada di sejumlah titik," tegas Bambang kepada Wartawan, Minggu (16/9/2018).

Menurutnya, pihak Satpol PP Dumai bersama unsur terkait berencana menggelar razia KTP mulai, Senin (17/9/2018) besok. Mereka mencegah adanya pendatang liar atau warga tanpa identitas kependudukan. Razia ini bertujuan untuk menertibkan identitas kependudukan masyarakat. Tim berencana menertibkan masyarakat yang tidak punya identitas jelas.

Mereka yang tidak membawa KTP akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Daerah No.6 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sanksi yang diberikan berupa denda.

Bambang mengimbau masyarakat untuk membawa kartu identitas atau e KTP saat bepergian. Razia ini adalah rangkaian operasi yustisi di Kota Dumai. Pihak Satpol PP bersama unsur terkait bakal meningkatkan pengawasan. Razia ini bergulir hingga 21 September 2018 mendatang.

Razia ini menyasar sejumlah titik aktivitas publik. Di antaranya jalan raya hingga titik keramaian di Kota Dumai. Operasi ini fokus menindak warga tanpa kartu identitas. Tim dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Dumai, Dinas Sosial Dumai serta unsur TNI dan Polri di Dumai terlibat dalam operasi ini.

"Kami juga mencegah datangnya pelarian pelaku kejahatan. Serta mencegah datangnya gelandangan dan pengemis atau gepeng," tegas pria berkumis.(dow)

source : beritadumai
September 16, 2018
ROKAN HILIR, RIMBA MELINTANG - Pangkal jembatan Jumrah ambruk setelah diterjang derasnya aliran sungai Rokan. Jembatan itu berada di Kepenghuluan Jumrah, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Jembatan Jumrah merupakan sarana utama penyebrangan bagi kendaraan yang melewati Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi. Ambruknyapangkal jembatan berada pada cor beton yang berfungsi sebagai penyangga yang menghubungkan antara jembatan ke badan jalan.

''Disitu lah posisi yang runtuh akibat tergerus abrasi sungai jumrah," kata Kapolsek Rimba Melintang, Ipda Boy, Sabtu (15/9/2018).

Ambruknya pangkal jembatan pada Sabtu sore itu, kata Boy, akan berdampak pada aktivitas perekonomian masyarakat. Sebab jembatan itu tidak bisa dilewati kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Untuk sementara waktu, upaya yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan memasang traffick kun dan Policeline agar jalur jalan sebelah kiri dari arah ujung tanjung menuju arah Bagansiapiapi yang menghubungkan ke atas jembatan jumrah tidak dilintasi oleh kendaraan. Pihak kepolisian juga melakukan koordinasi dengan personil Poslantas simpang Poros untuk mengatur lalu lintas disekitar jembatan.

Sementara itu, salah seorang warga, Juni Rahmat meminta agar masyarakat lebih waspada melintasinya dan seluruh instansi terkait agar segera menangani kerusakan dijembatan itu.

Bagian Humas Pemkab Rohil menyebutkan bahwa Sekda sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan PUPR Provinsi Riau termasuk juga Bupati juga sudah menghubungi Gubernur Riau.(dow)

source : beritarohil
September 16, 2018
PELALAWAN, TELUK MERANTI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan memastikan kegiatan Bekudo Bono bakal digelar pada bulan November mendatang di Kecamatan Teluk Meranti.

Festival berselancar (surfing) di muara Sungai Kampar, Kecamatan Teluk Meranti merupakan kegiatan Kalender Wisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Pelalawan, Andi Yuliandri menyampaikan, ia belum dapat memastikan tanggal pelaksanaan dan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu.

''Karena harus tahu dulu, kapan puncak gelombangnya. Pada puncak gelombang bono itu akan menjadi waktu pelaksanaan festival,'' katanya.

Sumber dana dari kegiatan terseebut, kata Andi Yuliandri, berasal dari APBD Perubahan Kabupaten Pelalawan tahun 2018.

''Karena ini masuk dalam kalender kementrian pariwisata, mereka juga menganggarkan dana untuk kegiatan ini,'' paparnya.

Hanya saja, dana yang dianggarkan oleh Pemda lebih untuk ke teknis di lapangan. Andi Yuliandri berharap, kegiatan ini nantinya dapat sukses seperti kegiatan tahun sebelumnya.

''Harapannya, melalui Bekudo Bono wisata kita semakin dikenal luas dan menjadi wisata unggulan di Riau,'' pungkasnya kepada Wartawan, Minggu (16/9/2018).(dow)

source : beritapelalawan


Video Channel

Komunitas