May 24, 2018
PELALAWAN, PANGKALAN KERINCI - Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan kembali menggelar sidang perkara penyeludupan 70 ekor trenggiling dengan terdakwa Muhammad Ali Honopiah, oknum anggota Shabara Polres Indragiri Hilir, pada Selasa (22/5/2018) sore lalu.

Sidang yang dipimpin majelis hakim diketuai Nelson Angkat SH MH, juga Ketua PN Pelalawan, didampingi Andry Eswin Sugandi Oetara dan Ria Ayu Rosalin sebagai hakim anggota, mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Pelalawan, Marthalius, menghadirkan dua saksi kunci perkara penyeludupan trenggiling. Yakni Ali Muhammad yang merupakan adik kandung terdakwa Ali Honopiah dan Juprizal, kedua juga terdakwa kasus serupa.

Secara bergantian majelis hakim, JPU, dan penasihat hukum mencecar saksi Ali Muhmmad terkait bisnis terlarang yang dijalankannya bersama kakaknya yang merupakan oknum polisi. Saksi Ali Muhammad menceritakan saat dirinya bersma Juprizal membawa 70 ekor trenggiling dari Jambi menuju Bengkalis menggunakan mobil.

Keduanya ditangkap tim buser Ditreskrimsus Polda Riau saat melintas di Pelalawan, tepatnya di jembatan Pangkalan Kerinci. Ia mengakui menelpon terdakwa Ali Hopoiah saat diamankan petugas.

Oknum polisi berpangkat brigadir itu berupaya melobi dan membujuk polisi penangkap agar adiknya beserta barang bawaannya dilepas. Namun ternyata tak berhasil hingga Ali Honopiah sendiri ditangkap dalam kasus serupa.

"Dua hari sebelumnya kami menjemput semua trenggiling dari Jambi dan Padang. Total ada enam orang pengepul disana dan sudah lama berlangganan," kata Ali Muhammad kepada hakim.

Ia sempat berkilah jika kakaknya tidak mengetahui usaha yang gelutinya. Namun setelah diinterogasi para hakim, ia akhirnya mengakui hal tersebut. Namun bersikukuh jika perdagangan ilegal itu didalangi oleh dirinya dan bukanlah terdakwa Ali Honopiah.

Ternyata bisnis perdagangan satwa liar yang dilindungi negara itu telah dimulai sejak tahun 2014 silam atau sekitar empat tahun. Bahkan ia lupa sudah berapa banyak trenggiling yang diambilnya dari pengepul di Jambi dan Pandang yang diantarkan ke toke penampung di Sungai Pakning, Bengkalis.

"Ada dua toke di Sungai Pakning Ai dan Kim. 70 ekor itu akan dijual seharga Rp 90 juta," tambahnya.

Selama empat tahun menjalankan perdagangan ilegal itu, diperkirakan Ali Muhammad telah menjual sekitar 2 ton trenggiling kepada para toke di Sungai Pakning. Ia akan mendapat untuk sekitar Rp 200 ribu per kilogram trenggiling.

Sedangkan saksi Juprizal mengaku baru tiga kali ikut dengan Ali Muhammad dalam mengantar trenggiling dari Jambi ke Sungai Pakning. Dalam sekali antar Juprizal mendapat upah Rp 1 juta. Setelah selesai pemeriksaan kedua saksi kunci, hakim menutup sidang dan akan dilanjutkan pekan depan.(dow)

May 24, 2018
INDRAGIRI HULU, SEI LALA - Petugas Kepolisian dari Polsek Pasir Penyu mengamankan AM alias AAN (31) atas dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukannya terhadap seorang remaja berinisial RJ (14).

AM diamankan di rumahnya yang berlokasi di Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu). Penangkapan terhadap AM dilakukan pada Selasa (22/5/2018) sekira pukul 02.00 WIB.

Informasi soal penangkapan AM itu diperoleh dari Kapolres Inhu, AKBP Dasmin Ginting melalui Paur Humas Polres Inhu, Ipda Juraidi. Menurut penuturan Juraidi, aksi pencabulan itu dilakukan oleh AM pada Jumat (16/3/2018) lalu.

Aksi bejat itu dilakukan pelaku di areal perkebunan sawit. Informasi yang diterima, pelaku juga mengancam korbannya akan dibunuh bila melawan atau menolak permintaan pelaku.

Kejadian itu bermula ketika korban hendak menonton keyboard di Desa Tanjung Danau, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Inhu. Namun di tengah perjalanan, korban bertemu dengan pelaku.

Pelaku merayu korban agar tidak pergi menonton keyboard dan mengajaknya jalan-jalan. Atas rayuan pelaku, korbanpun terbujuk dan tidak jadi menonton keyboard bersama temannya.

"Pelaku membawa korban berjalan-jalan hingga tengah malam tepatnya pukul 00.00 WIB dan korban sempat meminta pulang kepada pelaku. Awalnya pelaku menuruti permintaan korban," katanya.

Namun baru setengah perjalanan, pelaku membelokan sepeda motornya ke arah kebun sawit. Sesampainya di kebun sawit, pelaku mengajak korban untuk berhubungan suami istri.

"Korban menolak, namun pelaku mengancam akan membunuh korban. Sehingga korban pasrah," kata Juraidi. Setelah kejadian itu, pelaku kabur. Kemudian keluarga korban melaporkan kejadian yang dialami RJ ke Polsek Pasir Penyu.

Setelah melakukan penyelidikan, Polisi mengamankan RJ dari rumahnya. Saat ini pelaku masih diperiksa di Polsek Pasir Penyu. (dow)
May 24, 2018
KAMPAR, BANGKINANG - Juswari Umar Said, seorang anggota DPRD Kampar, mengakui tulisan berisi isu jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang sempat diunggahnya di Facebook.


Ia lalu menghapusnya. Terkait isu transaksional yang dihembuskannya, tribunpekanbaru.com meminta penjelasan dari politisi Partai Demokrat itu, Senin (21/5/2018) lalu. Saat itu, ia memberi penjelasan ihwal perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukannya ke Pengadilan Negeri Bangkinang.

Juswari tidak menjelaskan secara rinci alasannya menghapus tulisan itu. Kata dia, ada pertimbangan lain. Ia lagi-lagi enggan membeberkan hal yang jadi pertimbangannya. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan tribunpekanbaru.com, tak dijawabnya secara gamblang, seperti sumber informasi.

Ia enggan membocorkannya. Anggota Komisi III DPRD Kampar ini menunggu waktu yang tepat untuk membeberkan kebenaran isu tersebut. Ia mengklaim mempunyai bukti.

"(Bukti) Ada di berkas. Sudah saya susun," katanya sembari menunjuk bundelan yang dibungkus amplop kuning.

Juswari enggan memperlihatkan berkas yang dia maksud. Ia mengatakan, berkas tersebut menjadi bahan laporan ke pusat.

"Nanti saya yang antar ke pusat," katanya sembari tersenyum.

Tulisan itu mengendus tarif untuk mendapatkan jabatan. Juswari mengungkap tarif untuk jabatan Kepala Dinas sebesar Rp. 300 juta sampai Rp. 500 juta. Bahkan ada Kepala Dinas yang menyetor Rp. 500 juta. Sedangkan untuk jabatan Sekretaris Dinas, Kepala Bagian dan Kepala Bidang sebesar Rp. 50 juta sampai Rp. 100 juta. Juswari menyebut pejabat bersangkutan akan dicopot dan tak diberi jabatan bila tidak membayar. (dow)

May 24, 2018
INDRAGIRI HILIR, TEMBILAHAN - Dua terdakwa korupsi dana bantuan desa di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Indragiri Hilir (Inhil).Mendapat keringanan dari majelis hakim tipikor Pengadila Negeri (PN) Pekanbaru, dalam pemberian vonis hukuman.

Kedua terdakwa yakni, Suhardiman, PNS di Pemkab Indragiri Hilir (Inhil), selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan pembangunan desa melalui dana bantuan (BPMPD). Kemudian Suhardiman selaku kontraktor. Dijatuhi hukuman separuh dari tuntutan jaksa.

Berdasarkan amar putusan majelis hakim yang diketuai Toni Irfan SH, dalam persidangan Selasa (22/5/18) sore kemarin. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman masing masing selama 4 tahun penjara.

"Suhardiman selaku KPA dijatuhi hukuman pidana penjara 4 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 2 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 350 juta subsider 1 tahun. Dan menghukum terdakwa Hasanudin dengan pidana penjara selama 4 tahun denda Rp 200 juta subsidet 2 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar kerugian negara Rp 1. 254. 000.000 subsider 1 tahun," jelas Toni Irfan.

Atas putusan tersebut, baik jaksa penuntut maupun terdakwa sama sama menyatakan pikir pikir.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Budi Santoso dan Teguh Prayogi SH. menuntut kedua terdakwa selama 7 tahun 6 bulan penjara denda masing masing sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan.

Selain itu, kedua terdakwa diwajibkan mengembalikan kerugian negara. Terdakwa Suhardiman diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 350.000.000. Jika tidak dibayar atau dikembalikan dapat digantikan dengan hukuman penjara selama 3 tahun 9 bulan. Dan untuk terdakwa Hasanuddin. Diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 1. 254. 000 000 atau- subsider 3 tahun 9 bulan.

Kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Seperti diketahui, dugaan korupsi ini terjadi pada tahun 2012 lalu. Ketika itu Pemkab Inhil menyalurkan dana bantuan pembangunan desa.

Dana bantuan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) itu, untuk kegiatan konsultan pendamping manajemen pembangunan desa tersebut dilaksanakan oleh PT GC. 

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan ketiga terdakwa yang juga pengurus Kelompok Kerja (Pokja) II Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Inhil tahun 2012 itu, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.578.745.455.(dow)
May 24, 2018
RIAU, PEKANBARU - KPU Riau mengungkapkan logistik surat suara akan mulai dicetak pada tanggal 26 Mei 2018. Divisi Logistik Keuangan dan Umum KPU Riau, Sri Rukmini mengatakan bahwa pemenang tender telah didapat beberapa waktu lalu. Namun, proses percetakan harus ditunda karena adanya kasasi ke Mahkamah Agung (MA) oleh salah satu pasangan calon (Paslon) Gubernur Riau.

"Sekarang keputusan MA sudah keluar. Dan hasilnya adalah ditolak. Jadi, percetakan sudah bisa kita mulai. Sesuai kontrak lelang, proses cetak dimulai 26 Mei dan berlangsung selama 10 hari," kata Rukmini, Rabu 23 Mei 2018.

Untuk jumlah surat suara yang akan dicetak, lanjut Rukmini, adalah sesuai junlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu 3.622.488, ditambah 2,5 persen per TPS. "Jumlahnya sesuai dengan DPT, dan ditambah 2,5 persen per TPS,"ujar dia.

Sementara untuk pendistribusian logistik surat suara ini akan dilakukan mulai tanggal 6 Juni 2018. Pendistribusian akan langsung menuju ke kabupaten/kota seluruh Riau.

Sebagaimana diketahui, Pilgub Riau akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 nanti. Ada 4 Paslon Gubri yang telah ditetapkan KPU, dan saat ini tahapan Pilgub Riau adalah kampanye dialogis.(dow)



Video Channel

Komunitas